Menko Polhukam Wiranto Memandang Pro Serta Kontra Berlangsung Sebab Wartawan Tidak Menyadari Masalah Yang Sesungguhnya

Menko Polhukam Wiranto Memandang Pro Serta Kontra Berlangsung Sebab Wartawan Tidak Menyadari Masalah Yang Sesungguhnya – Menko Polhukam Wiranto menyikapi pro serta kontra yang nampak berkenaan Team Asistensi Hukum. Wiranto memandang pro serta kontra itu berlangsung sebab wartawan yang tidak sadari masalah yang sesungguhnya.

“Sebab yang liput belum tahu itu kasusnya. Disangka itu Kopkamtib, Wiranto kambuh Orde Baru-nya,” kata Wiranto waktu buka puasa di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Wiranto memaparkan pembentukan Team Asistensi Hukum untuk mengulas aksi yang dikira melanggar hukum. Contoh yang dijelaskan Wiranto tingkah lakunya ialah makar.

Tetapi kadangkala hukum kan tidak tentunya. Dan ada hukum yang masih debatable. Semisalnya makar. Bagaimana sich definisinya? Bagaimana yang termasuk juga makar serta mana yang khan? Disinilah selanjutnya saya berinisiatif memohon dukungan hukum, pikiran hukum dari warga yang notabene ialah pakar-pakar hukum,” ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan team bentukannya ini adalah rem atas demokrasi yang penuh dengan kebebasan. Tetapi ia menegaskan gak bakal lahir rezim diktator.

“Sebab pada suatu teori, demokrasi yang memiliki nuansa kebebasan ini, jadi remnya ialah hukum. Kalaupun demokrasi sangat kuat, hukumnya lemah, jadi dapat berlangsung satu keadaan yang tidak teratasi. Akan tetapi kalaupun hukumnya sangat kuat, bisa menjadi satu rezim yang diktatorian,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebutkan, bila pingin berubah menjadi seseorang pemimpin yang diktator, dia dapat melaksanakannya pada 1998. Pada 1998, katakan Wiranto, dia dapat berubah menjadi kepala negara serta menggantikan kekuasaan tanpa ada ribet berkampanye.

“Wah, saya fikir ‘nggak perlu kampanye, dapat diambil alih’. Tetapi di sini (di hati) nantikan dahulu. Apalah benar negeri kita selamat? Apa benar tak kan ada civil war, perang saudara? Sebab golongan reformis belum terwujud cita-citanya untuk reformasi, (kekuasaan) diambil alih tentara, tentunya mereka lakukan perlawanan,” papar Wiranto.

Dia pula ceritakan masalah kekuasaan yang ia bisa pada tahun 1998 jadi Menhankam serta Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab). Jabatan itu dipandang seperti suatu kesialan.

“Saya ini sesungguhnya mengenai naas. Apesnya berikut, di Orde Baru saya ini hanya tiga bulan. Ujung Orde Baru, bulan Februari tanggal 28, saya diangkat berubah menjadi Menhankam, Pangab Januari. Mei pemerintah jatuh. Jadi, saat tiga bulan itu saya langsung bertatapan dengan satu gejolak di warga yang mengagumkan, yang taruhannya negeri ini roboh, disana. Tidak enak,” terangnya.

Bertopang pada narasi itu, Wiranto ajak seluruh pihak membendung diri serta tidak tersulut dalam intrik-intrik yang bakal pecahkan bangsa ini pasca-Pemilu 2019. Dia tak ingin momen 1998 kembali terulang kembali.

“Saya mengharapkan keadaan saat ini tidak ke arah sana sebab risikonya besar. Kalaupun berlangsung perpecahan pada kita, berlangsung satu perselisihan nasional atau national disorder, itu berat sekali. Risikonya berat. Oleh karenanya, kami kini mesti mati-matian mengontrol jangan sempat pemilu ini berbuntut pada perpecahan pada kita,” tutupnya.